• Praperadilan Ditolak, Status Tersangka Roy Suryo Tetap Sah
• Adian Napitupulu Semprot Pola Kerja Sama Lahan BUMN: Rakyat Bukan Objek Bisnis
• Fokus Jaga Mental Anak, Ruben Onsu Pilih Jalur Hukum Ketimbang Perseteruan Digital
• Forum Pemred Kecam Sikap Arogan Hotman Paris Terhadap Jurnalis
• Kolaborasi Komunitas dan Pemkot Bogor Angkut 10,2 Ton Sampah dari Ciliwung

Presiden Prabowo Subianto
nusakini.com, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas segala bentuk penyimpangan dalam tata kelola birokrasi tanpa memandang bulu. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Negara saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (20/7/2026).

Dalam arahannya, Presiden menyatakan bahwa tindakan tegas akan diambil terhadap siapa saja yang terbukti melakukan penyelewengan. Ia memastikan tidak ada perlakuan khusus atau sikap pilih kasih dalam penegakan hukum di lingkungan pemerintahannya.

Meski demikian, Kepala Negara mengisyaratkan bahwa upaya pembenahan sistem ini akan dilakukan secara cermat. Ia menganalogikan penanganan korupsi seperti pengobatan penyakit kanker, di mana tindakan penyembuhan harus dilakukan dengan presisi agar tidak merusak sistem atau jaringan yang masih sehat. Menurut Presiden, diperlukan kearifan serta momentum yang tepat dalam mengeksekusi kebijakan perbaikan tersebut.

Presiden juga mengungkapkan keprihatinannya atas adanya oknum-oknum tertentu yang diduga memanfaatkan program-program strategis pemerintah demi keuntungan pribadi. Praktik penyimpangan tersebut dinilai mencederai upaya mulia pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat.

Lebih lanjut, Kepala Negara menyoroti adanya sejumlah kekurangan serta dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program-program prioritas, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Terhadap temuan-temuan tersebut, Presiden berjanji akan segera melakukan evaluasi total dan mengambil langkah hukum serta perbaikan sistem birokrasi dalam waktu dekat. (*)